Manado-Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil KB) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan meluncurkan tiga inovasi dalam menunjang pelayanan pemerintahan.
Tiga inovasi tersebut yakni Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dan Card Reader Lewat KTP.
Plt Kepala Dinas Dukcapil KB Provinsi Sulut, Voura Kumendong menjelaskan fungsi dan manfaat dari tiga inovasi tersebut.
Pertama, kata Voura, Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang manfaatnya untuk meng-update laporan kependudukan dari 15 kabupaten/kota.
“Ini berbasis digital. Jadi setiap ada perubahan data kependudukan baik meninggal, kawin, lahir dan lainnya, itu akan cepat diimput. Kemudian data perubahannya langsung dipantau oleh kepala daerah di kabupaten/kota masing-masing dan Gubernur Sulut hanya lewat smartphone,” ungkap Voura, Jumat (18/6/2021).
Ia menyebut, pemantauan oleh kepala daerah di kabupaten/kota hanya untuk wilayahnya masing-masing. Sementara Gubernur Sulut akan memantau 15 kabupaten/kota.
Kedua, Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Menurutnya, inovasi ADM ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus kartu kependudukan baik KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan lainnya.
“Alat ini seperti mesin ATM. Jadi, jika ada warga yang ingin mengurus KTP dan Kartu Keluarga, hanya memasukan NIK dan mengisi lewat tombol syarat-syaratnya. Kemudian nanti kartunya akan keluar. Ini tentu sangat memudahkan, karena warga tidak perlu mengurus di Kantor Dukcapil,” paparnya.
Ketiga, lanjut Voura, Card Reader Lewat KTP yang fungsinya untuk mengetahui pasti identitas para tamu yang akan bertemu gubernur, wakil gubernur dan sekprov.
“Nanti para tamu harus menunjukkan KTP yang akan diletakan di atas alat yang disediakan. Maka identitas tamu tersebut akan muncul rinciannya di layar komputer yang dikontrol operator. Kalau identitasnya KTP tidak jelas atau terbaca sistem, maka bersangkutan tidak akan diperkenkan bertemu pimpinan. Ini mengantisipasi pemalsuan kartu indentitas diri,” tandasnya.
Ia menambahkan, masyarakat Sulut yang akan mengurus KTP tidak perlu risau soal informasi atau isu kelangkaan blangko.
“Pemprov Sulut sudah mengantisipasinya. Kita ada stok persediaan yang siap didistribusikan ke kabupaten/kota. Kita tinggal tunggu pemda untuk permintaan blangko. Intinya, pengurusan administrasi kependudukan baik KTP, Kartu Keluarga dan lainnya tidak dipungut biaya alias gratis,”ingatnya. (tim/sulutonline)
