SulutOnline, Manado – Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam memperkuat pengawasan tata kelola Dana Desa serta pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Utara.
Menurut Reda, pengawasan pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan secara sistematis guna memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan aplikasi Jaga Desa yang terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan desa, sehingga proses pertanggungjawaban dapat dipantau secara langsung.
Ia menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk ikut mengawasi dan memastikan laporan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dengan demikian, tata kelola keuangan desa diharapkan menjadi lebih tertib dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain pengawasan dana desa, Reda juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu prioritas nasional.
Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan turut melakukan pemantauan terhadap kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat, khususnya siswa di sekolah.
Melalui mekanisme pelaporan yang disiapkan, pihak sekolah maupun penerima manfaat dapat memberikan penilaian terhadap kualitas makanan yang diterima, termasuk kesesuaian antara nilai anggaran dengan kualitas produk yang disediakan.
Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dianalisis dan disampaikan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Terkait informasi adanya puluhan kepala desa di Minahasa yang diperiksa aparat kepolisian, Reda menyebut proses tersebut masih berjalan dan belum seluruhnya masuk dalam tahap penanganan kejaksaan.
Ia menekankan bahwa pendekatan yang diutamakan adalah langkah pencegahan, dengan memastikan adanya kejelasan unsur pelanggaran sebelum perkara ditingkatkan ke proses hukum lebih lanjut.
Menurutnya, upaya preventif melalui sistem pengawasan menjadi bagian penting dalam mendukung program pembangunan nasional yang berfokus pada pembangunan dari desa.
Selain itu, pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan program MBG juga dinilai penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat sesuai tujuan yang diharapkan pemerintah.
Kejaksaan, lanjut Reda, akan terus mendorong penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi guna meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus memastikan program pemerintah berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.(pr)
