Manado – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berperan aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di birokrasi. ASN diharapkan mampu memecahkan tiga permasalahan utama Sumber Daya Manusia (SDM) yang terjadi di lingkungan birokrasi, yaitu soal kompetensi, komitmen dan koordinasi atau kolaborasi.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni saat menjadi pembicara kunci dalam acara Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (Asdeksi) bertajuk “Penguatan Kinerja Keuangan Pada Sekretariat DPRD tang Selaras dengan Sistem Kerja DPRD”, di Hotel Vasa, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (11/6/2022).
Fatoni menguraikan 3 masalah utama SDM di Birokrasi, “Masalah pertama adalah kompetensi. Ini jadi problem kita bersama. Berapa banyak sih ASN yang punya kompetensi yang dibutuhkan di dinas-dinas? Paling 20 persen yang betul-betul bisa diandalkan, yang bisa dipercaya penuh, dan bisa menjalankan tugas dengan baik.”
“Kalau pegawai atau ASN bisa ditingkatkan kompetensinya, saya yakin, kinerja ASN akan jauh lebih bagus lagi. Ini menjadi PR kita,” kata Faton,.” Fatoni menjelaskan, “Sebenarnya, untuk meningkatkan kapasitas di era digital seperti sekarang, sangatlah mudah,” ungkap Fatoni.
Peningkatan kapasitas SDM tidak harus mahal. “Tidak harus ada biaya. Bisa lewat youtube, video tutorial, webinar, buku elektronik dan lain-lain. Bisa juga inhouse training,” tuturnya.
Permasalahan yang kedua, lanjut Fatoni, adalah komitmen. Tanpa komitmen yang kuat, susah untuk bisa bekerja maksimal, sulit untuk menghasilkan karya besar. “Komitmen ini menyangkut tanggung jawab. Pegawai harus punya tanggung jawab. Punya rasa rasa memiliki yang kuat, sehingga akan lahir jiwa militansi” papar Fatoni.
“Rasa memiliki, kesungguhan, tanggung jawab ini penting. Sebagian besar manusia ingin kerja yang ringan, yang tidak berisiko. Nah, kalau saja ada SDM yang punya kompetensi bagus tetapi tidak punya komitmen, itu tidak banyak berguna bagi organisasi,” jelasnya.
Kemudian, masalah yang ketiga adalah koordinasi dan kolaborasi. Fatoni menguraikan, “Koordinasi ini menyangkut kekompakan, kerja tim, sinergi dan kolaborasi. Kalau ada orang yang punya kompetensi bisa bekerja dengan maksimal, bila bekerja bersama, berkoordinasi dan kolaborasi, ada perkejaan besar lainnya yang bisa dihasilkan dengan maksimal.”
“Kerja tim ini penting. Masih banyak yang ingin menonjol sendiri, egois, tidak menerima masukan yang lain, merasa pintar sendiri, merasa menang sendiri,” ujarnya.
Disisi lain, sambung Fatoni, ASN juga harus selalu berkomitmen melakukan reformasi birokrasi. Upaya ini penting dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efesien, akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pemda dapat melakukan perubahan di delapan area, diantaranya manajemen perubahan, pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan. Selain itu, penataan sektor tata laksana, SDM, dan deregulasi kebijakan juga penting diperhatikan,” pungkasnya.(sulutonline)
