MANADO — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR-RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bersama sejumlah anggota dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, para bupati dan walikota se-Sulut, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulut di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (21/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi II DPR-RI memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai langkah strategis yang diambil Gubernur Yulius dalam memberdayakan BUMD dan BLUD guna mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah kolaborasi BUMD dengan koperasi dan Bank SulutGo dalam pengelolaan potensi pertambangan rakyat.
“Langkah ini menjadi peta jalan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulut,” ujar Karsayuda.
Ia juga memuji upaya Gubernur Sulut yang mendorong semua rumah sakit dan layanan kesehatan menjadi BLUD serta memperkuat SMK melalui pendekatan kewirausahaan dan bisnis berkelanjutan.
Senada dengan itu, Dirjen Kemendagri Agus Fatoni turut mengapresiasi gaya kepemimpinan Gubernur Yulius yang dianggap membawa semangat entrepreneurial government. Fatoni menilai pendekatan ini berhasil membangkitkan geliat ekonomi kreatif Sulut, terlebih dengan mulai meningkatnya kunjungan wisatawan asing, termasuk dari Tiongkok.
“Kami melihat kebangkitan ekonomi kreatif di Sulut. Ini momentum penting yang perlu terus didorong,” ujarnya. Ia juga mendorong kepala daerah di kabupaten/kota untuk mereplikasi keberhasilan ini.
Dalam pemaparannya, Gubernur Yulius menekankan pentingnya penguatan ekonomi biru dan hijau melalui sektor perikanan serta perluasan lahan pertanian. Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Sulut dalam mengelola potensi tambang rakyat secara profesional melalui koperasi dan BUMD.
“Ini demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, Gubernur Yulius menyampaikan harapan agar Komisi II DPR-RI dan Kemendagri dapat mendukung regulasi yang diusulkan Pemprov Sulut demi terwujudnya Sulut yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. (Sulutonline)
