Manado – Pernyataan tegas diungkapkan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng jika ada upaya menjegal Calon Gubernur Sulut dr Elly Engelbert Lasut (E2L).
Ini menjadi keprihatinan Mallarangeng atas adanya laporan praktik politik kotor yang dapat mencederai demokrasi dalam Pilkada Sulut.
Menurutnya, tindakan-tindakan tertentu berpotensi menghambat calon kepala daerah, seperti Elly Lasut, dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
“Kami menerima informasi adanya upaya untuk menjegal pak Elly, seperti menanam barang ilegal di rumah atau kendaraan pribadinya. Ini adalah bentuk manipulasi yang kami kecam keras. Tindakan semacam ini bukan hanya menyerang individu, tetapi juga menghancurkan fondasi demokrasi,” ujar Mallarangeng.
Partai Demokrat berkomitmen untuk mendukung proses Pilkada yang bersih, transparan, dan adil. Dalam rangka menjaga demokrasi di Sulut, Demokrat mempertimbangkan untuk mengirimkan perwakilan mereka, Hillary Brigitta Lasut (HBL), yang juga merupakan anggota DPR-RI dari Sulut, ke Komisi III untuk mengawasi langsung proses ini. Mallarangeng menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan tidak ada intervensi yang dapat mencederai keadilan dalam Pilkada.
“Jika dibutuhkan, kami akan menugaskan Hillary untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR. Hillary dapat langsung memberikan laporan kepada Kapolri terkait perkembangan di lapangan serta memastikan tidak ada tindakan intimidatif yang dapat mengganggu proses demokrasi di Sulut,” tegasnya.
Demokrat menaruh harapan besar agar kehadiran HBL di Komisi III mampu menjadi upaya preventif terhadap potensi manipulasi dalam Pilkada.
Melalui Fraksi Demokrat di DPR, mereka berkomitmen untuk mengawal laporan-laporan terkait pelanggaran yang mungkin terjadi, demi terwujudnya pemilihan yang adil dan aman.
Mallarangeng juga menekankan pentingnya netralitas aparat keamanan dalam Pilkada. Menurutnya, aparat harus berdiri di posisi yang netral agar masyarakat bisa memilih tanpa tekanan dan intimidasi.
“Netralitas aparat keamanan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Aparat harus memastikan keamanan bagi semua kandidat, agar tidak ada kesan keberpihakan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa jika terbukti ada oknum aparat yang melanggar netralitas, Partai Demokrat akan mengambil langkah tegas.
“Kami siap membawa isu ini ke tingkatan yang lebih tinggi jika terdapat bukti pelanggaran. Seluruh elemen bangsa harus menjaga agar Pilkada ini berjalan dengan adil, sehingga rakyat bisa memilih pemimpin terbaik tanpa adanya gangguan,” tambah Mallarangeng.
Partai Demokrat juga mengajak masyarakat Sulut untuk turut mengawasi jalannya Pilkada. Dengan partisipasi masyarakat yang aktif, diharapkan suasana Pilkada dapat berlangsung damai, jujur,dan adil.
(Sulutonline )
