SulutOnline, Manado — Anggota Martin Daniel Tumbelaka dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi III DPR RI merespons perkembangan kasus yang menyeret nama Vicky Katiandagho, sekaligus menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa (Dandes) dan pelaksanaan program MBG di Sulawesi Utara.
Tumbelaka mengatakan pihaknya masih mempelajari informasi awal yang beredar di media terkait kasus tersebut. Ia menegaskan Komisi III memiliki fungsi pengawasan, sehingga perlu memperoleh gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Menurutnya, tim di lapangan akan mengatur waktu untuk mengumpulkan informasi secara langsung guna memastikan fakta yang sebenarnya.
Hasil penelusuran tersebut nantinya akan menjadi dasar laporan dan pembahasan di tingkat nasional, apabila ditemukan indikasi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Ia menambahkan, apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kredibilitas aparat penegak hukum, maka persoalan tersebut perlu ditangani secara transparan agar tidak merugikan nama baik pihak tertentu maupun institusi terkait.
Terkait pengelolaan Dana Desa, Tumbelaka menekankan pentingnya pengawasan yang maksimal agar anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ia mengingatkan agar pengelolaan dana dilakukan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan.
Selain itu, ia juga menyinggung program MBG yang perlu diawasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan, khususnya dalam memastikan manfaat program dapat dirasakan masyarakat, termasuk anak-anak sekolah. Menurutnya, kualitas pelaksanaan program harus diperhatikan agar benar-benar memberikan dampak positif dan tidak dilakukan secara asal-asalan.
Komisi III DPR RI, lanjut Tumbelaka, akan terus memantau perkembangan berbagai isu yang berkaitan dengan penegakan hukum serta tata kelola anggaran publik, guna memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(pr)
