Jakarta- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menghadiri dan menyaksikan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).
Melalui tema ‘Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045’, penyampaian LHP dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden Ma’ruf.
Presiden Jokowi berkesempatan menerima LHP dengan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Isma Yatun.
Presiden menyampaikan rasa terima kasih kepada BPK yang telah menjalankan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” kata Presiden Joko Widodo.
Presiden juga menekankan predikat WTP bukanlah semata sebagai sebuah prestasi, namun menjadi kewajiban bagi semua penyelenggara pemerintahan untuk menggunakan APBN maupun APBD dengan penuh tanggung jawab.
“Ini adalah uang rakyat, ini uang negara, yang setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa,” ucap Jokowi.
“Jadi ini kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggung jawabkannya secara baik pula,” tambahnya.
Dalam beberapa tahun ini, sebut Joko Widodo, geopolitik bergejolak, perang dagang yang semakin memanas, dan perubahan iklim yang semakin nyata terlihat, pertumbuhan ekonomi global juga melambat, bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan.
Namun patut disyukuri, katanya, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, seperti di semester pertama 2024 tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga.
Menurutnya, ini karena Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi dan menjelang pilkada. “Ini adalah modal dasar dalam membangun negara ini,” ucapnya.
“Namun untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis, harus mampu memanfaatkan peluang yang sekecil apapun,” cetusnya.
Jokowi mengakui hingga saat ini regulasi yang tidak sinkron masih ditemukan, prosedur birokrasi rumit juga masih dipraktikkan di lapangan baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun di daerah. “Hal seperti ini, prosedur birokrasi rumit masih ada praktek di lapangan,” katanya.
Presiden menyampaikan bahwa reformasi struktural yang sudah berjalan penting untuk terus dilanjutkan sejalan dengan sinkronisasi regulasi, dilanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.
Pada kesempatan itu, Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan bahwa sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial di pascapandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara- negara lain.
“Sebagai salah satu pilar utama dalam acountability change BPK memliki tugas dan posisi yang sangat strategis, yakni menjadi salah satu lembaga yang memliki tugas menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ucap Isma.
“Kehadiran BPK di Ibu Kota Negara dan di setiap Provinsi sesuai dengan amanat Konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah,” tambahnya.
Maka dukungan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah perlu didorong secara multi- stakeholders dengan langkah kolaboratif, yang mana setiap jajaran di pemerintahan harus berkomitmen menguatkan fondasi akuntabilitas dalam pengelolaan tata keuangan negara. (*SulutOnline )
