Manado – Sekdaprov Edwin Silangen mengikuti Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan Pengelolaan Vaksinasi Cocis-19, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pengelolaan PAD secara virtual di Ruang Command Center kantor Gubernur, Kamis (9-9-2021).
Kegiatan digelar oleh BPK RI Perwakilan Prov. Sulut, dihadiri oleh Asisten III Pemprov. Sulut A. Gammy Kawatu, Inspektur Daerah dan Pejabat Esselon II terkait lainnya di lingkup Pemprov. Sulut.
Dalam sambutan Wakil Gubernur Steven Kandouw yang dibawakan Sekdaprov Edwin Silangen mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, atas pelaksanaan kegiatan ini, serta atas Pemeriksaan Pendahuluan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 9 Agustus hingga 7 September kemarin.
“Dengan Pemeriksaan Pendahuluan dari BPK, tentunya telah menggambarkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pengelolaan Vaksinasi Covid-19; dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; serta dalam Pengelolaan PAD,” tuturnya.
“Pengelolaan Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan secara bertanggung jawab selama ini, telah berbuah pada semakin sedikitnya kasus harian di Sulawesi Utara,” sambungnya.
Olehnya Pemprov Sulut berharap, akan terus melakukan Pengelolaan Vaksinasi secara akuntabel dan bersinergi.
“Kiranya jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan tetap memberikan saran maupun masukan-masukan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” tambahnya.
Sinergitas juga diharapkan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di daerah, serta dalam Pengelolaan PAD.
“Kiranya sinergitas yang telah terjalin, akan membuat apa yang telah kita rencanakan dapat terealisasi sesuai target dan harapan, untuk memulihkan kondisi daerah dari tantangan pandemi, mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir secara virtual Wakil Walikota Manado, Walikota Bitung, Perwakilan BPK Kabupaten/Kota, Inspektorat Kabupaten/Kota, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. (tim/sulutonline)
