Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay SH MH melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut menggelar Forum Konsultasi Publik Skema Pendanaan Ekonomi Biru melalui Pengembangan Pangan Daerah untuk menunjang ketahanan pangan nasional.
Forum Konsultasi Publik Skema Pendanaan Ekonomi Biru Dukung Ketahanan Pangan, berlangsung di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis 2 Oktober 2025.
Hadir pada forum ini Asisten III Setdaprov Sulut Fransiscus Manumpil, perwakilan Bank Indonesia, serta sejumlah instansi teknis.
Jalannya diskusi dipandu oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut June Silangen yang bertindak sebagai moderator.
Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan.
Menurutnya, konsep ekonomi biru yang bertumpu pada kelautan dan perikanan harus berjalan seiring dengan pengembangan pangan daerah.
“Pengambilan kebijakan Bapak Gubernur sudah on the track, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menyentuh potensi terbesar Sulawesi Utara, yaitu sektor perikanan dan kelautan,” ujarnya.
“Dengan demikian, penguatan ketahanan pangan akan memberikan multiplier effect bagi semua komponen masyarakat,” tambah Katuuk.
Lanjut Elvira Katuuk, Sulawesi Utara memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Namun, pengelolaan harus dilakukan dengan bijak.
“Tentunya agar hasil pembangunan tidak hanya menambah pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Perwakilan Bank Indonesia dalam kesempatan itu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov Sulut.
BI menekankan pentingnya menciptakan ekosistem pembiayaan yang kuat, sebagai penopang sektor pangan dan kelautan.
Sementara itu, Asisten III Setdaprov Sulut Fransiskus Manumpil menekankan bahwa keberhasilan ekonomi biru membutuhkan kerja sama lintas sektor.
“Kita ingin agar pembangunan ekonomi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan pedesaan,” tegas Manumpil.
Dalam forum tersebut menegaskan bahwa fokus awal pembahasan pangan biru arahnya pada sektor perikanan dan kelautan.
“Namun, ke depan cakupan ekonomi biru akan diperluas mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pertanian,” ucap Manumpil.
Forum Konsultasi Publik menjadi harapan langkah awal dalam penyusunan kebijakan yang lebih konkret, inklusif, dan berkelanjutan.
Selain itu, forum ini membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dalam membangun Sulawesi Utara yang lebih maju, ramah lingkungan, serta mandiri dalam ketahanan pangan. (sulutonline)
