Manado-Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE mengatakan betapa pentingnya kerjasama yang dirajut para Tokoh Agama dengan pemerintah, selain untuk lancarnya pembangunan maupun untuk kesejahteraan umat.
Hal itu disampaikan Gubernur Olly saat membuka Konferensi Nasional VI Forum Kerjasama Umat Beragama (Konas FKUB) se-Indonesia dan Pekan Kerukunan Internasional di Hotel Sutan Raja Minut, Rabu (17/11/2021) siang.
Menurut Gubernur Olly, kerjasama yang dibangun para Tokoh Agama dengan pemerintah memiliki tujuan untuk kesejahteraan umat sekaligus menciptakan pemahaman yang benar terkait program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
“Tokoh agama menjadi panutan umat, sehingga kerjasama yang dibangun dengan pemerintah begitu penting,” ujar Gubernur Olly.
Selain itu, tambah Gubernur Olly, kerjasama ini akan berdampak positif dan memiliki nilai tambah, karena berbagai persoalan sosial di masyarakat, dapat terselesaikan.
“Apalagi tugas mulia para tokoh Agama yakni menciptakan suasana damai di masyarakat,” tandas Gubernur Olly.
Pada kesempatan itu, Gubernur Olly mengajak masyarakat untuk berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, diri sendiri dan alam/lingkungan untuk memperoleh damai yang sesungguhnya.
Ia juga menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Agama RI, Kemenko PMK dan Kemendagri atas kepercayaan yang diberikan pada Provinsi Sulut sebagai tempat dilaksanakan Konas FKUB dan Pekan Kerukunan Internasional, bahkan mencanangkan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Bumi Revolusi Mental.
Sebelumnya Ketua FKUB Provinsi Sulut Pdt Lucky Rumopa MTh melaporkan sekaligus menyampaikan selamat datang pada para peserta Konas VI FKUB di Sulut.
Sekretaris Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Yohanes Baptista Satya Sananugraha juga mengajak para tokoh Agama untuk menanamkan mental yang benar untuk membangun persatuan di masyarakat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang diwakili La Ode Ahmad berpesan kepada pemerintah terus meningkatkan komitmen toleransi dalam setiap kebijakan.
“Hilangkan diskriminasi pada pelayanan publik. Pemenuhan hak-hak konstitusional secara merata mesti dilakukan bagi seluruh masyarakat,” pesan Mendagri.
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya, dan Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi, memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulut dan seluruh jajaran karena berhasil melaksanakan agenda nasional dengan baik.
Kegiatan ini dihadiri baik secara fisik maupun virtual oleh para Deputi dari tiga Kementerian RI, Ketua FKUB Pusat, Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw, Kanwil Kemenag, Kakan Kemenag se-Indonesia, FKUB dan Kesbangpol se-Indonesia. (tim/sulutonline)
