Manado – Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) regional Sulawesi Tahun 2023 dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulut Tahun 2024 menjadi agenda penting bagi seluruh kepala daerah.
Pada kegiatan itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw mengusulkan agar cost atau biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dibebankan melalui anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Biaya Pilkada agar dapat dibebankan melalui anggaran APBN,” ujar Wagub Kandouw saat membuka Musrenbang Sulut 2023 dan RKPD 2024 di Hotel The Central, Kabupaten Minut, Kamis (27/04/2023).
Ia mengatakan, agar dana transfer daerah nominal atau besarannya ditambah. Karena untuk menghadapi Pilkada tahun depan, dibutuhkan dana yang besar. Sehingga tidak ada salahnya, jika usulan tersebut disampaikan ke pusat.
“Berapa banyak yang harus kita keluarkan untuk Pilkada. Karena Pilkada dilaksanakan serentak. Luar biasa pengeluarannya. Provinsi Sulut saja pengeluarannya 400 miliar, sementara PAD kita hanya 1,3 triliun. Kalau bisa dana Pilkada dikirimlah lewat APBN,” ujar Wagub.
Selain itu, Kandouw memuji, kehadiran para kepala daerah, sebagai bentuk ikhtiar, semangat, harapan dan tujuan untuk mencari cara terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pak Gubernur menyatakan terima kasih atas kedatangan bapak dan ibu kepala daerah yang telah menghadiri Musrenbang regional Sulawesi Tahun 2023 dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulut Tahun 2024. Semoga berjalan lancar,” ungkapnya.
Arahan yang sudah disampaikan Dirjen, kata Wagub Kandouw, sangat disetuju. Tetapi juga tetap memperhatikan akan sustainability atau keberlanjutan dan resilient.
“Dengan kerbatasan fiskal yang sudah disampaikan Pak Dirjen tadi. Dan di seluruh pulau Sulawesi ini fiskalnya tidak ada yang tinggi atau menengah bahkan rendah. Untuk itu kita dituntut ulet,” sebut Kandouw.
Ia juga meminta, kepala daerah harus duduk bersama, tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Walaupun Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan jauh tetap kita harus bekerjasama.
“Contohnya Pak Gubernur Sulut dengan ikhtiar luar biasa membuka penerbangan langsung ke Narita Jepang dan sebentar lagi Korea Selatan. Nanti dibuka kembali penerbangan ke tujuh kota di China,” katanya.
Lanjut Wagub, kita tidak semata-mata untuk pariwisata, tetapi keinginan pak Gubernur lebih dari itu. Supaya produk-produk kita langsung bisa diekspor.
“Kargo terbuka, bukan hanya untuk Pulau Sulawesi tetapi Indonesia Timur. Upaya kita ekspor ini jangan diabaikan begitu saja. Jadi produksi apa saja bisa kita ekspor. Alhamdulillah semua sampai sekarang on the track. Kewajiban kita untuk subsidi makin lama makin menyusut, karena jumlah kargo makin lama makin tinggi,” pungkasnya.
Turut hadir, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Direktur SDA Bapennas, Pejabat Gubernur Gorontalo, Gubernur Sulsel, Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Forkopinda Provinsi Sulut, Sekprov Sulut Steve Kepel, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota se Provinsi Sulut.(sulutonline)
