Manado – Terpilihnya Bung Rio Dondokambey melalui proses aklamsi sebagai Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulawesi Utara (Sulut) Periode 2023 – 2027 dalam Musyawarah Provinsi (Musyprov) yang digelar pada Selasa 28 Februari bulan lalu, tak sedikit yang memberikan ucapan selamat serta apresiasi, salah satunya datang dari Bambang Soesatyo atau akrab dikenal Bamsoet.
Sosok Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang juga Ketua Umum IMI Pusat itu juga, memberikan ucapan selamat dan apresiasi terpilihnya Rio yang merupakan putra dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey itu.
“Selamat kepada Rio Dondokambey yang terpilih secara aklamasi di Musprov IMI Sulut menggantikan James Sumendap. Pengalaman Rio yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua KADIN Sulut diyakini akan mampu memajukan olahraga otomotif serta mengembangkan sport automotive tourism di Sulut,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (02/03/2023).
Bamsoet yang juga Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan itu menjelaskan, salah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh kepengurusan IMI Sulut yang baru adalah membentuk kepengurusan IMI hingga tingkat kabupaten/kota.
Pembentukan pengurus IMI tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh IMI Provinsi, kemudian disahkan oleh IMI Pusat.
“Kehadiran kepengurusan IMI hingga tingkat kabupaten/kota merupakan kebutuhan organisasi yang sudah diidamkan sejak lama. Namun selama ini tersumbat, hingga akhirnya sumbatan tersebut berhasil diselesaikan melalui Munaslub IMI 2022,” kata Bamsoet.
Ditambahkannya pula, kehadiran pengurus IMI kabupaten/kota tidak akan mengurangi kewenangan IMI Provinsi. Karena rekomendasi event otomotif serta pengesahan klub otomotif di tingkat kabupaten/kota, tetap menjadi kewenangan IMI Provinsi.
“Kehadiran IMI hingga tingkat kabupaten/kota akan memudahkan pembinaan, sekaligus menggali lebih banyak lagi potensi balap dari generasi muda yang ada di 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Serta memperluas kerjasama IMI dengan berbagai pihak, dari mulai bupati/walikota, hingga kerjasama dengan Kapolres dan jajaran Forkopimda lainnya,” pungkas Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia. (sulutonline)
