Manado – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas aparatur desa untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa melalui program pembangunan kawasan perdesaan yang dibuka secara langsung oleh Sekprov Sulut Ir Steve H Kepel di Arya Duta Hotel, Rabu 26 Juni 2024.
Dalam kesempatan itu, Sekprov Kepel juga turut membawahkan materi tentang kebijakan pemerintah dalam tatakelola pemerintah desa.
Sekprov Kepel mengatakan ada 3 hal penting yang harus menjadi perhatian serius dari pemerintah desa yakni inflasi, stunting dan batas wilayah.
Untuk inflasi, kata Sekprov Kepel, merupakan hal penting untuk mempertahankan perekonomian daerah dengan memperhatikam sektor-sektor terkait seperti pertanian dan peternakan agar harga tidak melonjak tinggi.
“Contohnya pada harga daging babi, dimana naik tinggi karena adanya virus flu babi waktu lalu sehingga produksinya turun. Demikian dengan beras yang harus diawasi sehingga pemerintah provinsi melalui bapak Gubernur mengharapkan ke pemerintah pusat kiranya pelabuhan Bitung menjadi salah satu pelabuhan untuk pelabuhan beras impor,” jelas Sekprov Kepel.
Terkait stunting, dirinya mengharapkan lapangan pekerja agar terus terbuka. Sebab, pengangguran yang tinggi juga akan memicu angka stunting karena kurangnya pemberian gizi bagi bayi akibat minimnya pendapatan dalam rumah tangga.
“Tingginya inflasi akan memicu angka pengangguran sehingga imbasnya terjadi peningkatan stunting,” ungkapnya.
Demikian halnya dengan batas wilayah. Sekprov Kepel meminta pemdes harus menyelesaikan masalah tersebut agar tidak ada gesekan yang terjadi antar masyarakat.
“Batas wilayah ini harus dipahami pemdes. Sebab jika dalam batas itu ada potensi seperti hasil hasil tambang, bisa menjadi masalah. Jadi pemdes harus memahami potensi daerah sendiri agar tidak menimbulkan masalah,” ungkapnya seraya menambahkan juga agar pemdes ikut memperhatikan UMKM di setiap desa.
Sementara itu, Kepala DPMD Sulut, Darwin Mucshin SE dalam laporan singkatnya mengatakan jika kegiatan ini dihadiri pemdes dari Kabupaten Minahasa, Minut, Minsel, Mitra, Bolmong, Bolsel, Boltim, Kepulauan Sitaro, Talaud dan Kota Kotamobagu.
Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kejati Sulut dan Polda Sulut sebagai pemateri.
(*SulutOnline )
