Jakarta– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan kembali mengalokasikan anggaran untuk mendanai program beasiswa bagi mahasiswa Papua di Amerika Serikat pada tahun 2022. Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Agus Fatoni, pada Rapat Koordinasi Pembahasan Pendanaan Beasiswa Mahasiswa Papua di Amerika Serikat, yang berlangsung di Kemendagri, Senin, 24 Januari 2022.
“Pemprov Papua akan membayarkan beasiswa mahasiswa Papua di Amerika Serikat untuk tahun anggaran 2021 yang belum selesai dan menyiapkan anggarannya kembali di tahun 2022,” ujar Fatoni.
Namun untuk tahun ini, imbuh Fatoni, Pemprov Papua tidak membuka rekrutmen baru untuk program beasiswa, dikarenakan ada perubahan formulasi alokasi dana otsus sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Menurut aturan anyar tersebut, alokasi dana otsus telah dibagi langsung kepada kabupaten/kota sehingga beban pendanaan beasiswa dapat dianggarkan langsung oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua.
“Perlu pembahasan bersama antara gubernur, bupati, dan wali kota untuk mencari skema (pembiayaan) beasiswa bagi mahasiwa Papua di tahun 2023. Skema _cost sharing_ atau bantuan keuangan khusus dari dana otsus kabupaten/kota ke provinsi Papua dapat jadi salah satu alternatif. Alternatif lain, bisa dengan mekanisme penghitungan kebutuhan beasiswa yang disepakati gubernur, bupati/walikota, diambilkan dari alokasi masing-masing daerah oleh Kementerian Keuangan” ungkap Fatoni.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Inspektur Jenderal Kemendagri. Hadir pada pertemuan tersebut Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Kepala BPSDM Provinsi Papua, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, dan Kepala Sub Direktorat Pinjaman Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, hadir secara virtual Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat serta Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC, pejabat dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (tim/sulutonline )