Pemprov Sulut Dan Menko Muhadjir Bahas Masalah Stunting Dan Kemiskinan Di Sulut

Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menargetkan menurunkan angka stunting 0% pada 2024.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut, Steve Kepel dalam sambutan laporannya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa untuk menjawab target yang direncanakan, telah digagas sejumlah strategi dan alokasi dana yang nilainya cukup fantastis.

“Pemprov Sulut menargetkan penurunan angka stunting dari 14 persen menjadi 0 persen di tahun 2024, dengan alokasi dana sebesar Rp17,2 miliar,” ungkap Kepel dalam laporan yang disampaikan pada Roadshow Daring Bersama Menko PMK dengan agenda Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Jumat 17 Maret 2023.

Ia menyebut, sejumlah program percepatan juga direncanakan yang mencakup tata kelola hingga perencanaan dan penganggaran perlu diperkuat.

“Juga jangkauan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku terhadap pola asuh anak dan balita serta pemberdayaan masyarakat perlu diperluas,” jelas Kepel.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas pada remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga beresiko dan bayi stunting perlu diintensifkan.

Berikut pengukuran, pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran.

“Kerjasama dengan lembaga, badan usaha, serta non pemerintah untuk percepatan penurunan stunting perlu dioptimalkan,” kata dia.

Kepel merinci, berbagai sarana yang diunggulkan untuk penanganan stunting yakni, 2.287 posyandu, 198 Puskesmas, 54 rumah sakit, 605 ahli gizi, 2.778 bidan dan 522 tim pendamping keluarga.

Tak kalah pentingnya, sejumlah dana yang disiapkan, meliputi alokasi DAK non fisik dana alokasi khusus bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) se Sulut tahun 2022 sebesar 24,5 miliar pada 2023 sebesar 54,9 miliar. Juga lokasi APBD 2022 sebesar 12,6 miliar dan tahun 2023 sebesar 12,9 miliar.

Menurut Kepel, untuk menurunkan stunting Pemprov Sulut membentuk Tim Satgas, mengukuhkan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) kepada Komandan Korem 131/Santiago.

Kemudian, mengukuhkan bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, mengukuhkan duta generasi berencana (Genre) kepada remaja berprestasi, mengampanyekan gerakan bersama stop perkawinan anak, mengedukasi masyarakat melaui dapur sehat atasi stunting (Dashat) tentang pemenuhan gizi seimbang dan pola asuk anak dalam keluarga.

“Ada 15 strategi yang dirancang untuk mencapai target penurunan stunting, mulai mendampingi calon pengantin, keluarga berisiko, ibu hamil dan pasca persalinan serta balita stunting di desa, melakukan surveilans stunting dan pengukuran balita secara periodik di tingkat desa, juga sosialisasi pemberian ASI eksklusif hingga audit kasus stunting,” tandasnya. (sulutonline)

Telah dibaca: 15

Budi Rarumangkay

Berita sejenis